SISKOMPN.COM Jakarta – Perwakilan sopir dari Forum Komunikasi Pengemudi Nusantara (FKPN), Forum Pengemudi Jawa Barat (FPJB), dan Gerakan Supir Jawa Timur (GSJT) menghadiri audiensi nasional di Jakarta pada 24 Juni 2025.
Dalam pertemuan penting ini, hadir pula Bapak Supriono (PI-B16BBB), sebagai perwakilan GSJT. Audiensi ini melibatkan pejabat tinggi, antara lain Dirjen Perhubungan Darat, Kakorlantas Polri, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Deputi Kemenko PMK.
Hasil audiensi menyepakati penundaan penindakan dan sosialisasi terkait kebijakan Zero Over Dimension Over Load (Zero ODOL) hingga Januari 2027. Kebijakan ini sebelumnya menjadi perhatian utama sopir dan pengemudi truk di seluruh Indonesia.
ADVERTISEMENT
![](https://siskompn.com/wp-content/uploads/2025/10/Protuning-tes.jpg")
SCROLL TO RESUME CONTENT
Penundaan ini memberikan waktu bagi para sopir untuk menyesuaikan diri dengan regulasi yang akan datang.
Selain itu, pemerintah sedang menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) yang akan mengatur perlindungan profesi sopir, termasuk penetapan tarif dan upah minimum yang adil. Perpres ini juga akan menegaskan asas keadilan dan kesejahteraan bagi para pengemudi, sebagai upaya meningkatkan kondisi kerja dan kehidupan mereka.
H. Dani, yang akrab disapa Kang Dani dari FKPN dan FPJB, bersama Supriono (GSJT) yang juga koordinator SISKOM-PN Jawa Timur, menyatakan bahwa hasil audiensi ini merupakan kemenangan awal bagi para sopir.
Mereka mengimbau seluruh pengemudi untuk tetap solid dan bersatu sambil menunggu surat resmi dari Kementerian Perhubungan dan Kakorlantas Polri sebagai tindak lanjut resmi.
Audiensi nasional ini menjadi momentum penting dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraan sopir di Indonesia, Dukungan dan partisipasi aktif dari semua pihak diharapkan dapat mewujudkan regulasi yang berpihak
