SISKOMPN.COM – Direktorat Intelijen dan Keamanan (Dit Intelkam) Polda Jawa Barat bersama Forum Pengemudi Jawa Barat (FPJB) menggelar kegiatan kopi darat (kopdar) dalam rangka silaturahmi dan sosialisasi pemberantasan pungutan liar (pungli) serta premanisme. Acara berlangsung pada Jumat, 15 Agustus 2025 di Kantor Sekretariat PSPB, Mandalasari, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, dengan dihadiri puluhan pengemudi dan perwakilan kepolisian.
Kegiatan ini menjadi langkah nyata Dit Intelkam Polda Jabar dalam mempererat hubungan antara aparat kepolisian dan komunitas pengemudi di wilayah Jawa Barat. Hadir dalam kesempatan ini AKP Andriani Kusumoratih, SH, Aiptu Dedi Taryadi, anggota Unit III Subdit II Dit Intelkam Polda Jabar, serta para tokoh dan perwakilan komunitas pengemudi. Hadir pula para ketua komunitas yang tergabung dalam Forum Pengemudi Jawa Barat untuk memperkuat jejaring komunikasi lintas wilayah.
Pertemuan ini dimaksudkan untuk mempererat hubungan aparat kepolisian dan komunitas pengemudi, sekaligus menjadi sarana sosialisasi program pemberantasan pungutan liar dan premanisme. Suasana kekeluargaan tampak jelas ketika para ketua komunitas FPJB mulai berdiskusi dengan pihak Dit Intelkam.
Kesempatan itu dimanfaatkan Aiptu Dedi Taryadi dari Unit III Subdit II Dit Intelkam Polda Jabar untuk menjelaskan tujuan utama kopdar. “Melalui pertemuan ini, kita bisa menyampaikan persoalan secara terbuka dan mencari solusi bersama,” tegasnya di hadapan peserta.
Menanggapi ajakan tersebut, H. Dani menyoroti pentingnya wadah aspirasi yang jelas bagi pengemudi. Ia menilai, forum semacam ini membantu menyampaikan keluhan langsung kepada aparat. “Dengan jalur komunikasi terstruktur, masalah dapat diselesaikan cepat dan tepat,” ujarnya.
Agus Suherman kemudian menambahkan bahwa kekompakan komunitas harus terjaga setiap saat. Ia menekankan pentingnya koordinasi yang konsisten. “Pertemuan seperti ini memperkuat kerja sama, memastikan koordinasi lapangan berjalan baik, dan mencegah miskomunikasi yang berpotensi menimbulkan gesekan,” tuturnya.
Pandangan itu disambut Subroto yang menilai perlunya koordinasi lintas wilayah, bahkan hingga tingkat nasional. “Informasi harus tersampaikan tanpa hambatan agar persoalan di daerah cepat tertangani,” katanya. Menurutnya, kolaborasi luas dapat mempercepat penanganan masalah pengemudi.
Sebagai penutup, seluruh pihak sepakat menjaga suasana kondusif dan memperkuat kepercayaan antara pengemudi serta aparat.
Sumber Berita : SISKOM-PN Jawa Barat
