SISKOMPN.COM | Jakarta, 6 Oktober 2025 — Hari ini, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengadakan Rapat Koordinasi Penyusunan Rancangan Keputusan Menteri mengenai Tim Percepatan Penanganan Pelanggaran Muatan Lebih dan/atau Kejahatan Dimensi Lebih (ODOL). Rapat berlangsung pukul 09.00 WIB hingga selesai di Hotel Vertu Harmoni Jakarta, Jalan Hayam Wuruk No. 6, Gambir, Jakarta Pusat.
Tindak Lanjut Rapat Bersama DPR dan Pengemudi
Selain itu, kegiatan ini menindaklanjuti rapat koordinasi pada 1 Oktober 2025 antara Kementerian Perhubungan, Komisi V DPR RI, Kementerian Sekretariat Negara, serta sejumlah perwakilan pengemudi angkutan barang. Pertemuan sebelumnya menekankan bahwa pemerintah harus menerapkan kebijakan Zero Over Dimension Over Loading (Zero ODOL) secara bertahap. Dengan demikian, penerapannya bisa lebih terukur dan efektif. Untuk berita terkait rapat sebelumnya.
Peserta Rapat dan Perwakilan Pengemudi
Rapat hari ini menghadirkan berbagai kementerian dan lembaga terkait. Mereka antara lain: Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, serta Polri.
ADVERTISEMENT
![](https://siskompn.com/wp-content/uploads/2025/10/Protuning-tes.jpg")
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu, pemerintah mengundang sejumlah perwakilan pengemudi dan komunitas logistik, yaitu:
- Pari Edi, Koordinator Driver Karesidenan Madiun DKM, beserta rekan-rekannya
- Agung Kurniawan, perwakilan Forum Lintas Komunitas Pengemudi Indonesia (FLKPI)
- Supriono (Gus Pri)
- Angga (GSJT)
- Perwakilan AP-LOG, Organda, dan Askarindo
Kehadiran mereka membantu pemerintah memperkuat koordinasi lintas sektor. Oleh karena itu, pemerintah dapat menerapkan kebijakan Zero ODOL secara adil dan konsisten di seluruh Indonesia.
Kemenhub Tegaskan Komitmen
Direktur Jenderal Perhubungan Darat memimpin rapat hari ini. Dalam surat undangan bernomor UM.207/63/9/DRJD/2025, Ditjen Hubdat menekankan bahwa seluruh instansi harus bekerja sama. Dengan demikian, pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran ODOL berjalan efektif. Selain itu, peserta rapat diminta mengenakan busana batik sebagai simbol komitmen terhadap budaya nasional.
Harapan dari Pelaksanaan Hari Ini
Pemerintah berharap tim percepatan bekerja dengan cepat, terukur, dan efisien. Dengan langkah ini, kebijakan Zero ODOL akan meningkatkan keselamatan jalan, menciptakan sistem logistik nasional yang lebih tertib, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pengemudi angkutan barang. Selanjutnya, pemerintah juga berencana melakukan evaluasi berkala untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan lancar.
