Kebijakan Zero ODOL
SISKOMPN.COM – Farco Siswanto Raharjo, S.Sos M.Msi, Dewan Pengarah Organisasi Sistim Komunikasi Pengemudi Nusantara Menyampaikan pandangan resmi terkait implementasi kebijakan Zero Over Dimension Over Load (Zero ODOL). Rilis ini menjadi bagian dari komitmen organisasi untuk mendukung keselamatan transportasi nasional sekaligus memperkuat tata kelola logistik Indonesia.
Organisasi memahami bahwa pemerintah merancang kebijakan Zero ODOL untuk meningkatkan keselamatan jalan, melindungi infrastruktur negara, dan menciptakan sistem transportasi yang tertib. Oleh sebab itu, tujuan kebijakan tersebut sejalan dengan kepentingan jangka panjang seluruh pelaku transportasi.
ADVERTISEMENT
![](https://siskompn.com/wp-content/uploads/2025/10/Protuning-tes.jpg")
SCROLL TO RESUME CONTENT
Keseimbangan Keselamatan dan Kesejahteraan
Namun demikian, organisasi menilai bahwa implementasi kebijakan perlu memperhatikan kondisi sosial ekonomi pengemudi angkutan barang. Pengemudi memegang peran strategis dalam rantai distribusi nasional, sementara banyak dari mereka bergantung pada sistem penghasilan berbasis ritase.
Karena itu, kebijakan transisi harus melindungi kesejahteraan pengemudi agar perubahan sistem tidak menimbulkan tekanan ekonomi baru. Selain meningkatkan keselamatan, pemerintah juga perlu memastikan bahwa pengemudi tetap memperoleh jaminan kerja yang layak.
Tantangan Pelaku Usaha Logistik
Di sisi lain, pelaku usaha angkutan menghadapi persaingan usaha yang sangat ketat. Jika pembatasan muatan tidak diikuti reformasi biaya logistik, maka pelaku usaha kecil berisiko kehilangan daya saing.
Oleh karena itu, penataan struktur biaya distribusi harus berjalan beriringan dengan kebijakan keselamatan. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah dapat menjaga stabilitas usaha sekaligus mendorong modernisasi sektor logistik.
Transparansi dan Penegakan Hukum
Selanjutnya, organisasi menekankan pentingnya penegakan hukum yang konsisten dan profesional. Kebijakan yang transparan akan memperkuat kepercayaan masyarakat transportasi terhadap pemerintah.
Sebaliknya, penyimpangan dalam pengawasan dapat merusak tujuan kebijakan. Karena itu, penguatan sistem pengawasan berbasis digital dan mekanisme pengaduan publik menjadi langkah penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Kolaborasi sebagai Kunci Reformasi
Sebagai mitra strategis pemerintah, organisasi siap berkontribusi melalui dialog konstruktif dan edukasi pengemudi. Selain itu, organisasi juga mendukung perumusan kebijakan transisi yang berkeadilan melalui kerja sama lintas sektor.
Pada akhirnya, kolaborasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan akan menentukan keberhasilan reformasi transportasi. Dengan pendekatan inklusif, implementasi Zero ODOL dapat menjadi momentum perbaikan sistem logistik nasional tanpa mengabaikan kesejahteraan pelaku transportasi.
Penulis : Farco Siswanto Raharjo, S.Sos M.Msi,
