SISKOMPN.COM, BANYUWANGI – 31 Maret 2026, Masalah antrean panjang Pelabuhan Ketapang kembali memicu sorotan tajam. Sopir logistik yang rutin melintasi jalur penyeberangan tersebut merasa situasi ini sangat merugikan.
Kemacetan parah di lintasan Ketapang-Gilimanuk membuat biaya operasional kendaraan membengkak drastis. Mesin truk harus terus menyala selama antre berjam-jam sehingga menguras bahan bakar secara percuma.
Ketua Asosiasi Sopir Logistik Indonesia, Selamet Barokah, secara terbuka menyatakan keluhannya. Ia menyebut antrean panjang Pelabuhan Ketapang ini sangat menghambat pergerakan barang menuju Pulau Bali.
ADVERTISEMENT
![](https://siskompn.com/wp-content/uploads/2025/10/Protuning-tes.jpg")
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dampak Buruk Antrean Panjang Pelabuhan Ketapang
Keterlambatan distribusi akibat kemacetan horor ini tidak hanya merugikan para pengemudi truk. Masyarakat luas juga terancam merasakan dampaknya berupa kenaikan harga berbagai macam kebutuhan pokok.
Selain itu, para sopir logistik selalu menghadapi ancaman klaim ganti rugi. Mereka menanggung risiko besar jika barang rusak akibat terlalu lama mengalami kemacetan di jalan.
Sorotan kritis terhadap antrean panjang Pelabuhan Ketapang juga datang dari pihak operator. Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan turut memberikan evaluasi yang tegas.
Kurangnya Fasilitas Dermaga Jadi Akar Masalah
Ketua Umum GAPASDAP, Khoiri Soetomo, menjelaskan secara rinci akar permasalahan utamanya. Keterbatasan fasilitas dermaga sandar pelabuhan memicu kepadatan, bukan karena kurangnya jumlah kapal operasional penyeberangan.
Saat ini terdapat sekitar 56 kapal di lintasan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk. Namun, kapasitas dermaga pelabuhan idealnya hanya mampu melayani operasional maksimal sekitar 28 kapal setiap harinya.
Jika operator memaksakan seluruh armadanya beroperasi, waktu tunggu sandar kapal justru bertambah. Banyak armada terpaksa mengapung berjam-jam di tengah laut sebelum akhirnya bisa bersandar aman.
Desakan Solusi untuk Antrean Panjang Pelabuhan Ketapang
Situasi buruk ini tentu sangat menekan kondisi finansial para operator kapal. Mereka menanggung risiko operasional yang tinggi tanpa menaikkan tarif selama masa angkutan puncak tersebut.
Oleh karena itu, asosiasi meminta pemerintah pusat dan daerah segera menghadirkan solusi. Pemerintah wajib segera merealisasikan penambahan perluasan infrastruktur dermaga di pelabuhan utama secepat mungkin.
Kementerian terkait harus segera melakukan evaluasi menyeluruh mengenai sistem manajemen trafik. Jangan menunggu datangnya musim liburan berikutnya untuk mulai membenahi masalah infrastruktur yang vital ini.
Pemerintah wajib mengintegrasikan sistem antarinstansi dengan baik untuk memperbaiki infrastruktur pelabuhan tersebut. Tanpa langkah nyata, antrean panjang Pelabuhan Ketapang akan terus menjadi bom waktu tahunan.
Seluruh pemangku kepentingan sangat berharap kejadian merugikan ini tidak terus berulang. Pemerintah wajib memprioritaskan kelancaran arus distribusi logistik dan mobilitas penumpang demi menjaga stabilitas ekonomi.
